Kota Tanpa Gelandangan

KOMPAS - Selasa, 03 Jun 2003 Halaman: 32 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 5783

KOTA TANPA GELANDANGAN

BEKERJA keras! Itulah motto hidup warga Pulau Bangka, termasuk
penduduk Kota Pangkalpinang. Mereka tidak mau menjadi pengangguran
yang menjadi parasit bagi orang lain. Membanting tulang sudah pasti
jauh lebih menjanjikan dan terhormat dibandingkan menjadi pengemis,
misalnya.

Mungkin karena penduduknya yang suka bekerja keras itulah di Kota
Pangkalpinang tidak dijumpai gelandangan dan pengemis. Paling tidak,
itulah yang terlihat ketika Kompas selama beberapa hari mengelilingi
ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pertengahan Mei 2003.

Apakah tidak adanya gelandangan atau pengemis yang berkeliaran di
jalan-jalan dalam kota pertanda warga Pangkalpinang makmur? Ternyata
jawabannya belum tentu. Jika diukur, masih banyaknya warga setempat
yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Data dari Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Pangkalpinang
disebutkan, di kota itu terdapat sekitar 3.177 keluarga yang
tergolong hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, warga yang hidupnya
pas-pasan itu pun ternyata tidak memilih menjadi pengemis. Mereka
memilih tetap bekerja sebagai buruh kasar, baik di lokasi-lokasi
penambangan timah, di pasar, atau tempat lainnya.

Jumlah penduduk kota yang akan berusia 47 tahun pada 16 November
2003 itu sebenarnya tidak terlalu banyak, yakni sekitar 134.000 jiwa.
Mereka umumnya mengandalkan hidup dari sektor perdagangan, jasa, dan
industri.

Sekretaris Kota Pangkalpinang Zulkarnaen Karim menyebutkan, 58
persen penduduk setempat mencari nafkah dari sektor primer, seperti
perdagangan, jasa, dan industri. Sementara yang menggantungkan
hidupnya dari sektor sekunder berupa bidang pengolahan seperti
kerajinan sebesar 22 persen. Sisanya, 20 persen, bergerak dalam
bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, ungkap Zulkarnaen,
menyadari lilitan kemiskinan yang dialami sebagian warganya harus
dilepaskan. Upaya yang dilakukan pemkot di antaranya dengan
memberikan santunan Rp 50.000 per keluarga setiap bulannya.

"Anggarannya diambil dari dana abadi yang disimpan di bank. Uang
itu berasal dari bantuan masyarakat, seperti kalangan pengusaha,"
ujar Zulkarnaen.

Penghimpunan dana dan pemberian bantuan kemanusiaan seperti itu,
menurut Zulkarnaen, merupakan wujud dari kesetiakawanan sosial yang
ditunjukkan warganya. Pembinaan kesetiakawanan sosial seperti itu
diperlukan agar warga bersama-sama secara swadaya membantu sesamanya
yang hidup dalam kemiskinan.

Kesetiakawanan sosial itu ditanamkan kepada warga setempat sejak
mereka masih sekolah. "Setiap bulan Agustus, semua pelajar di
Pangkalpinang menghimpun beras. Jumlah beras yang dikumpulkan dari
setiap siswa tidak banyak, semampu mereka masing-masing. Pengumpulan
beras pada bulan Agustus itu sekaligus pula menanamkan jiwa
nasionalisme bagi pelajar," ucap Zulkarnaen.
***

TIDAK terlihatnya gelandangan atau pengemis berkeliaran di dalam
kota memang tidak menjadi tolok ukur wilayah itu makmur secara
keseluruhan. Seandainya bentuk "penyakit masyarakat" lain yakni
pelacuran juga menjadi acuan ketidakmakmuran warganya, Kota
Pangkalpinang sama seperti sebagian besar daerah lain di Indonesia,
masih miskin.

Praktik pelacuran begitu nyata di kota yang mempunyai motto
pembangunan Berarti (bersih, aman, rapi, tertib, dan indah) itu. Pada
malam hari, misalnya, puluhan wanita pekerja seks komersial (PSK)
bertebaran di seputar Lapangan Merdeka. Di kawasan pusat kota yang
terletak di depan rumah dinas Wali Kota Pangkalpinang itu dengan
bebas wanita PSK menjajakan diri.

Berdampingan dengan Lapangan Merdeka, bentuk prostitusi lain juga
dengan mudah ditemukan di Kompleks Taman Sari. Namun, di lokasi ini
yang menjajakan diri berasal dari kalangan waria.

Praktik prostitusi di Pangkalpinang bisa ditemukan pula di dua
lokasi lain, yakni di kawasan Teluk Bayur dan Parit Enam. Mungkin,
sulitnya mencari nafkah di zaman yang masih serba sulit sekarang yang
mendorong sebagian perempuan muda menjadi PSK di Pangkalpinang.

Tak adanya gelandangan dan pengemis memang tak menjadi ukuran
Pangkalpinang adalah kota yang makmur. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang sampai tahun anggaran 2003
pun masih bergantung sepenuhnya ke pemerintah pusat.

Dari APBD sebesar Rp 141 miliar pada tahun 2003, hanya Rp 9
miliar yang ditargetkan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD)
sendiri. Sebagian besar anggaran berasal dari DAU (dana alokasi umum)
yang diberikan pemerintah pusat. Rendahnya PAD tersebut diakui
Zulkarnaen Karim.

Menurut dia, Kota Pangkalpinang memang tidak
memiliki sumber daya alam memadai. PAD kota ini hanya mengandalkan
dari retribusi seperti izin tempat usaha dan izin mendirikan
bangunan. Lainnya berasal dari pajak penerangan jalan umum, pajak
hotel, dan restoran.

Pemkot Pangkalpinang sendiri tentu saja tidak tinggal diam. Salah
satu upaya mendongkrak PAD tersebut, misalnya, berasal dari pajak
sarang burung walet. Di kota itu sekarang terdapat lebih dari 70
lokasi sarang burung walet.

Di Pangkalpinang memang tidak ditemukan gelandangan, pengemis,
bahkan pengamen sekalipun. Di kota yang sebagian penduduknya hidup
miskin itu, kehidupan yang diwarnai pula praktik prostitusi, kerja
keras terus dilakukan warganya agar hidup layak dan lebih layak.

Pada era otonomi daerah sekarang, Pangkalpinang dianggap
Zulkarnaen lebih makmur dari pada tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun
masih dililit kesulitan ekonomi, itu lebih karena imbas keterpurukan
ekonomi secara nasional selama lima tahun ini. (Agus Mulyadi)