Bangka Belitung, Calon Provinsi Baru

KOMPAS - Selasa, 18 Apr 2000 Halaman: 22 Penulis: MUL Ukuran: 5719

BANGKA BELITUNG, CALON PROPINSI BARU

"KAWIN dulu, baru setelah itu mempersiapkan segalanya untuk
memiliki rumah, kendaraan, dan keperluan rumah tangga
lainnya. Kalau menunggu mempunyai rumah dan lainnya lebih dulu,
mungkin tidak akan pernah bisa kawin (maksudnya menikah-Red). Begitu
juga dengan Propinsi Bangka-Belitung. Terlebih dulu terbentuk
propinsinya, baru sesudah itu dengan segala potensi yang ada
membangun propinsi ini," tutur Sekwilda Kabupaten Bangka, Usman
Saleh, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Usman Saleh diminta pendapatnya tentang kesiapan Bangka, menuju
pembentukan Propinsi Bangka-Belitung, terpisah dari induknya Sumatera
Selatan. Gubernur dan DPRD Sumatera Selatan pun telah memberi restu.
Saat ini RUU pembentukan propinsi baru itu, tengah digodok oleh wakil
rakyat di DPR RI.

Sama seperti daerah lain yang ingin membentuk propinsi sendiri,
salah satunya Banten yang terpisah dari Jawa Barat, keraguan sebagian
kalangan di negara ini pada kemampuan daerah baru itu untuk membangun
jika telah menjadi propinsi, juga muncul. Terlebih lagi jika melihat
masih kecilnya PAD (pendapatan asli daerah) yang dapat dihimpun
kabupaten/kota yang ada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung.

PAD Kabupaten Bangka, misalnya, pada tahun 1999 hanya sebesar
Rp 6,9 milyar. Angka sebesar itu, jauh dari mencukupi bahkan untuk
belanja rutin sekalipun.

Data dari Pemda Kabupaten Bangka menyebutkan, realisasi APBD
setempat tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp 63,7 milyar. Di dalam
APBD tahun 1997/1998 itu, anggaran untuk belanja rutin mencapai Rp
31,8 milyar. Untuk belanja (gaji) pegawai pemda saja sebesar Rp 23,3
milyar. Jadi dari mana nanti dana untuk belanja rutin dan pembangunan
berasal? Apalagi tidak lama lagi UU No 22/1999 tentang otonomi daerah
diberlakukan.

Pertanyaan yang akan muncul di kalangan masyarakat awam,
bagaimana mungkin dengan PAD hanya Rp 6,9 milyar roda pembangunan
bisa berjalan? Dari PAD yang dapat dihimpun sekarang ini, untuk
membayar gaji pegawai pemda saja sama sekali tidak mencukupi.

Padahal Pulau Bangka sejak lama dikenal memiliki sumber daya alam
yang luar biasa besarnya. Timah telah sejak zaman Belanda ditambang
dari bumi Bangka. Lada putih yang tumbuh subur di daerah itu, sejak
dulu kala pula telah menjadi sumber devisa andalan. Hasil kebun
lainnya yang sekarang menjadi primadona, karet, telah cukup lama pula
diproduksi dari perkebunan di pulau itu.
***

TIMAH adalah komoditas pertambangan yang telah sejak dulu kala
dihasilkan dari Pulau Bangka. Sampai saat ini pertambangan timah di
pulau itu masih terus berlangsung, dan tetap menjadi penghasil devisa
andalan. Di seantero pulau, masih banyak ditemui lokasi tambang timah
dengan deposit dan produksi tetap membanggakan.

Pada tahun 1997 lalu, dengan volume produksi sebanyak 30.000 ton,
timah Bangka meraih devisa senilai 218,2 juta dollar AS. Devisa
sebesar itu baru dari produksi timah yang hanya menduduki urutan
kedua.

Padahal penghasil devisa utama Pulau Bangka, berasal dari karet.
Pada tahun 1997 produksi karet Bangka mencapai volume sebanyak
334.000 ton. Sedangkan produksi lada putih Bangka yang pasarannya
kembali berada di atas angin, pada tahun 1999 lalu mencapai sekitar
30.000 ton.

Melihat angka-angka yang cukup fantastis tersebut, tentu muncul
sejumlah pertanyaan mengapa PAD Kabupaten Bangka sedemikian kecilnya,
hanya Rp 6,9 milyar?

Usman Saleh menyebutkan penyebab rendahnya PAD, merupakan akibat
langsung dipangkasnya sejumlah restribusi yang bisa ditarik daerah,
sejak diberlakukannya UU No 18/1997. Sama seperti semua daerah di
Indonesia, bermilyar-milyar rupiah uang dari retribusi daerah hilang
setelah diberlakukannya UU itu.

Namun berkaitan dengan akan diberlakukannya UU No 22/1999 dan UU
No 25/1999 nanti, Usman Saleh berharap retribusi daerah bisa
dihidupkan kembali. "Dari lada saja dengan produksi saat ini sekitar
30.000 ton (30 juta kilogram-Red), seandainya setiap kilogram diambil
Rp 1.000 untuk retribusi, Kabupaten Bangka akan memperoleh dana Rp 30
milyar," ujarnya.

Jika ditambah dengan pendapatan dari retribusi-retribusi dari
produksi karet serta hasil alam dan tambang lain seperti pasir
kuarsa, kaolin, dan lainnya, tentu pundi-pundi APBD Kabupaten Bangka
akan semakin menggelembung. Dana APBD pada tahun 1997/1998 yang
sebesar Rp 63,7 milyar tentu akan dengan mudah terlampaui. Belum lagi
pendapatan yang bakal diperoleh dari hasil bumi seperti timah,
seperti yang diatur dalam UU No 25/1999. Dengan kondisi seperti itu,
pembangunan daerah pun akan lancar-lancar saja dan pasti akan lebih
maju.

Padahal di Pulau Bangka yang menjadi tulang punggung calon
propinsi baru Bangka-Belitung, terdapat pula satu daerah lain yakni
Kota Pangkalpinang. Salah satu indikator majunya wilayah kota ini
adalah semakin sibuknya Pelabuhan Pangkalanbalam. Pada tahun 1998
lalu, di pelabuhan itu sudah semakin banyak kapal bongkar muat. Pada
1998 setiap hari bongkar muat barang mencapai sebanyak enam kapal.
Jumlah itu dua kali lipat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, yang
hanya bongkar muat barang sebanyak tiga kapal.

Selain Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang yang terdapat di
Pulau Bangka, di wilayah itu (bakal propinsi) itu masih terdapat pula
Kabupaten Belitung dengan ibu kotanya Tanjungpandan. Kekayaan alamnya
pun sama seperti yang ada Pulau Bangka. Dengan luas wilayah sepertiga
Bangka, Pulau Belitung akan menjadi penunjang andal propinsi yang
diidamkan warga setempat, Bangka-Belitung. (agus mulyadi)