97.577 Keluarga di Palembang Miskin!

Rabu, 17 Maret 2004

97.577 Keluarga di Palembang Miskin!

HASIL survei yang dilakukan pada tahun 2003 mencatat, sebanyak 97.577 keluarga di Kota Palembang, Sumatera Selatan, saat ini hidup miskin. Mereka hidup di dalam ketidakpastian sumber nafkah karena tidak memiliki pekerjaan tetap.

"Sebagian dari mereka adalah para pendatang dari berbagai daerah lain di Sumatera Selatan. Sebagian malah berasal dari Pulau Jawa," kata Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (BKB-PK) Kota Palembang KH Kamaluddin.

BKB-PK adalah instansi yang melakukan survei. Dari data yang dihimpun diketahui, jumlah orang miskin di Palembang meningkat dibandingkan dengan tahun 2002, sebanyak 93.602 keluarga.

Dengan asumsi rata-rata setiap keluarga mempunyai anak dua orang, jumlah orang miskin di Palembang 390.308 jiwa.

Jumlah penduduk miskin tersebut tentu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan penduduk Palembang yang sebanyak 1.284.492 jiwa. Penduduk miskin Kota Pempek yang juga ibu kota Sumatera Selatan (Sumsel) itu mencapai sekitar 30 persen!

Kamaluddin sendiri membagi penduduk miskin itu dalam dua kategori, yakni prakeluarga sejahtera (Pra-KS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1). Dalam pembagian kategori tersebut, data menunjukkan penduduk Pra-KS pada tahun 2003 sebanyak 24.718 keluarga dan KS-1 68.884 keluarga.

Pada tahun 2002, jumlah Pra-KS di Palembang 23.885 keluarga, sedangkan KS-1 sebanyak 73.692 keluarga. "Penduduk yang termasuk dalam Pra-KS dan KS-1 itulah yang tergolong miskin," kata Kamaluddin ketika ditemui di di Palembang, pekan lalu.

Indikator Pra-KS, menurut Kamaluddin, ada lima, yakni kekurangan sandang, pangan, papan (rumah), pendidikan, dan kesehatan. Setingkat sedikit lebih baik di atasnya adalah yang termasuk KS-1, dengan kondisi yang dicukup-cukupkan.

Mereka yang masuk ke dalam dua kategori ini adalah penduduk yang rata-rata tidak memiliki pekerjaan dan sumber nafkah tetap. Hari ini bisa mendapatkan sumber nafkah, hari-hari berikutnya bisa saja mereka tidak menemukannya. Mereka hidup dalam kondisi paspasan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Setingkat lebih baik di atasnya adalah golongan penduduk yang termasuk dalam kategori KS-2. Mereka yang masuk dalam kelompok ini, antara lain, adalah buruh pabrik.

Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, mereka mudah sekali terpental dan masuk ke dalam kelompok penduduk KS-1. "Buruh pabrik, misalnya. Mereka sebelumnya masuk dalam kelompok KS-2, tapi ketika terkena PHK mereka akan turun ke dalam kelompok KS-1," ujar Kamaluddin.

KEMISKINAN yang membelenggu sebagian penduduk Palembang tidak lepas dari kondisi perekonomian nasional yang tidak kunjung menentu enam tahun terakhir ini. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana menyebabkan jumlah penduduk miskin di negara ini, termasuk di Palembang, meningkat tajam.

Di Palembang sendiri peningkatan penduduk miskin itu di antaranya karena terus bertambahnya penduduk urban. Mereka datang dari daerah lain di Sumsel atau dari luar pulau, seperti Jawa, dengan membawa kemiskinan. Ketika mereka bermukim di Palembang dan mencari sumber nafkah dari sektor informal, kemiskinan tetap melekat di tubuh keluarga-keluarga ini.

"Banyak pendatang yang masuk ke Palembang adalah orang-orang miskin. Mereka membawa kemiskinan dari daerahnya sehingga jumlah penduduk miskin di kota ini semakin bertambah," ucap Kamaluddin.

BKB-PK sendiri, menurut Kamaluddin, tidak tinggal diam. Upaya yang dilakukan selama bertahun-tahun ini adalah dengan menekan jumlah penduduk melalui keluarga berencana. "Kalau makin banyak anak-anak yang lahir dari keluarga miskin tersebut, tentu akan menambah jumlah penduduk miskin di Palembang," katanya.

Upaya yang dilakukan secara terus-menerus tersebut, menurut Kamaluddin, telah membuahkan hasil. Kini jumlah anak di kalangan penduduk miskin telah menurun dari 2,7 jiwa pada tahun 2000 menjadi 2,1 jiwa per keluarga pada tahun 2003. "Tugas kami adalah agar mereka tidak sampai menambah anak lagi. Kalau kelahiran anak-anak keluarga miskin tidak dibendung, akan semakin menambah banyak penduduk miskin," katanya.

Upaya lain pengentasan kemiskinan yang dilakukan BKB- PK adalah dengan memberdayakan keluarga-keluarga itu. Data yang diperoleh dari survei yang dilakukan diserahkan kepada instansi lain di Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk ditindaklanjuti. Instansi lainlah yang berkompeten mengentaskan kemiskinan keluarga-keluarga tidak mampu itu.

JUMLAH penduduk miskin di Palembang, seperti yang dikemukakan Kamaluddin, sebenarnya berbeda dengan angka yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel.

Menurut Kepala BPS Sumsel Sunari Sarwono, sebenarnya Palembang berada dalam urutan paling bawah jumlah penduduk miskinnya dibandingkan kabupaten atau kota lain di Sumsel.
Sunari menyebutkan, dari hasil survei tahun 2003 diketahui penduduk miskin Palembang tercatat 9,7 persen dari jumlah penduduk kota itu. Dengan perhitungan tersebut, penduduk miskin Palembang sekitar 124.595 jiwa.

Kabupaten atau kota lain di Sumsel yang berada di atas Palembang dalam jumlah penduduk miskin, antara lain, tertinggi Musi Rawas (31 persen dari jumlah penduduknya), Musi Banyuasin dan Banyuasin (28,43 persen), Lahat (27,68 persen), Muaraenim dan Prabumulih (22,33 persen), Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir (14,5 persen), serta Ogan Komering Ulu/OKU (termasuk OKU Timur dan OKU Selatan) sebanyak 17,89 persen.

Penduduk miskin dalam hitung-hitungan yang dilakukan BPS Sumsel adalah dengan menghitung jumlah kalori yang mereka konsumsi.

"Batas garis kemiskinan adalah jika jumlah makanan yang dikonsumsi di bawah 2.100 kalori per hari. Kalau dihitung dengan uang, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan adalah yang berpenghasilan di bawah Rp 126.206 per bulan," ucap Sunari.

Terlepas dari hitung-hitungan yang berbeda antara BKB-PK Palembang dan BPS Sumsel, angka yang muncul dan fakta yang ada tetap menunjukkan masih banyaknya penduduk miskin di Palembang. Di tengah perekonomian yang belum membaik, hidup mereka semakin tenggelam di dalam kubangan kemiskinan.

Kini di tengah-tengah para politisi, mulai tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ramai-ramai "menjual kecap" pada masa kampanye, sebagian penduduk Palembang hidup dalam impitan kemiskinan. Apakah penderitaan sebagian warga Palembang itu hadir dalam benak orang-orang partai politik yang kini tengah rajin "menjual kecap" nomor satu itu? Entahlah, mereka sendiri yang tahu. (AGUS MULYADI)